Tenaga Kependidikan FH Untan Ikuti Workshop Strategi Kehumasan Perguruan Tinggi di Universitas Tanjungpura
PONTIANAK – Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (FH Untan) berpartisipasi dalam Workshop “Humas sebagai Strategic Partner dalam Mendorong Transformasi dan Daya Saing Perguruan Tinggi” yang diselenggarakan Universitas Tanjungpura pada Selasa (7/7/2026) di Ruang Rapat Senat Lantai 3 Gedung Rektorat Untan.
Kegiatan ini diikuti oleh pengelola hubungan masyarakat (Humas) dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kalimantan Barat. Dari Fakultas Hukum Untan hadir Toni Eriansyah, S.H., Mikael, S.H., dan Hartono sebagai perwakilan tenaga kependidikan yang selama ini terlibat dalam pengelolaan publikasi, media informasi, dan komunikasi institusi di lingkungan fakultas.
Workshop dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Tanjungpura, Endah Priyanti, S.Hut., M.M., mewakili Rektor Universitas Tanjungpura. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa humas perguruan tinggi kini memiliki peran yang semakin strategis sebagai mitra pimpinan dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui komunikasi yang efektif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
Kegiatan menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yaitu Dinna Handini, Ketua Tim Publikasi dan Dokumentasi Biro Humas dan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Ayu Pravitasari, Penanggung Jawab Media Sosial Kemdiktisaintek.
Pada sesi materi, narasumber menekankan bahwa humas tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi telah berkembang menjadi strategic partner yang berperan dalam membangun reputasi institusi, mengelola isu strategis, memperkuat kolaborasi lintas unit, serta menghadirkan komunikasi yang berdampak bagi masyarakat. Selain itu, peserta juga memperoleh pembekalan mengenai strategi pengelolaan media sosial, penyusunan konten, dan penerapan identitas visual institusi agar penyampaian informasi kepada publik berlangsung secara konsisten, profesional, dan mudah dikenali.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Fakultas Hukum Untan mengangkat isu mengenai tata kelola kehumasan di tingkat fakultas yang dinilai masih menjadi tantangan di berbagai perguruan tinggi. Ia menanyakan model tata kelola yang ideal agar humas di tingkat fakultas memiliki garis koordinasi yang kuat dengan Humas universitas, tanpa mengabaikan struktur organisasi yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa di Fakultas Hukum Untan, pengelolaan media publikasi dan pemberitaan saat ini dijalankan oleh tenaga kependidikan yang merangkap sebagai pengendali media, di samping tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi administrasi lainnya secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi publik di tingkat fakultas memerlukan penguatan kelembagaan agar dapat berkembang secara lebih profesional dan berkelanjutan.
Menurutnya, transformasi humas tidak hanya memerlukan standar komunikasi dan identitas visual, tetapi juga membutuhkan penguatan tata kelola organisasi. Kejelasan mengenai koordinasi, pembinaan kompetensi, evaluasi kinerja, hingga pengembangan karier sumber daya manusia di bidang kehumasan menjadi faktor penting agar fungsi humas dapat berjalan secara optimal sebagai mitra strategis pimpinan. Selain itu, penguatan kapasitas SDM, dukungan anggaran, dan pemanfaatan teknologi digital juga menjadi kebutuhan penting agar pengelolaan media publikasi dan media sosial di tingkat fakultas mampu mendukung penyebarluasan informasi Tridharma Perguruan Tinggi secara efektif, kredibel, dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut juga mengemuka bahwa penguatan fungsi humas masih menjadi pekerjaan rumah di banyak perguruan tinggi. Meskipun penguatan kehumasan kerap dibahas seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik (excellent services) dan hubungan masyarakat (public relations), implementasinya di tingkat fakultas masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, hingga belum seragamnya tata kelola organisasi. Padahal, pelayanan prima (excellent services) dan kehumasan (public relations/PR) merupakan dua pilar strategis dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Pelayanan prima berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada sivitas akademika dan masyarakat, sedangkan kehumasan berperan membangun komunikasi yang efektif, menyampaikan capaian Tridharma Perguruan Tinggi, memperkuat reputasi institusi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan fungsi kehumasan perlu diposisikan sebagai bagian integral dari transformasi tata kelola perguruan tinggi, bukan sekadar fungsi pendukung, melainkan sebagai mitra strategis yang turut mendorong daya saing dan citra institusi.ng.
Melalui keikutsertaan dalam workshop ini, tenaga kependidikan Fakultas Hukum Untan diharapkan dapat memperkuat kapasitas dalam pengelolaan media pemberitaan, media sosial, dan komunikasi publik yang profesional. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat diimplementasikan dalam penguatan sistem komunikasi publik di lingkungan Fakultas Hukum Untan, sehingga penyebarluasan informasi mengenai Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara lebih efektif, terstruktur, dan berdampak. Penguatan kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital serta peningkatan citra dan daya saing Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di tingkat nasional.
[Humas FH Untan]
