Fakultas Hukum UNTAN Gelar FGD Pembukaan Prodi Doktor Ilmu Hukum, Fokus pada Kearifan Lokal dan Wilayah Perbatasan
Pontianak, – Dalam rangka Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (PDIH FH Untan), telah diadakan Focus Group Disscussion, 29/04/2025, dengan mengundang Ketua Prodi Doktor Hukum Universitas Dipenogoro Bapak Dr. Sukirno, S.H., M.Si selaku narasumber. Kegiatan ini dilaksanakan agar dapat memberikan saran guna menunjang pembentukan PDIH FH Untan yang dirancang untuk menghasilkan lulusan doktor hukum unggul dan berdaya saing global, dengan fokus utama pada pengembangan keilmuan hukum yang berbasis kearifan lokal dan kawasan perbatasan Kalimantan Barat.
Kegiatan ini juga turut mengundang para praktisi dan pakar hukum sebagai pengguna lulusan seperti Kantor Wilayah BPN Kalbar, Polda Kalbar, Biro Hukum Pemprov Kalbar, Kodam XII Tanjungpura, Dinas Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalbar, Dinas Perindustrian Perdangan, Energi dan Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Pontianak, Kejaksaan Tinggi Kalbar, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat, Danadyaksa Law Firm, Dosen, Alumni dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura serta beberapa tamu undangan lainnya.
Bapak Dr. Sukirno, S.H., M.Si selaku narasumber juga turut menjelaskan dan memberikan saran mengenai langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, beliau juga mengatakan bahwa “Penekanan pada kearifan lokal dan isu perbatasan merupakan langkah strategis yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal tetapi juga tantangan global. Kurikulum yang dirancang telah mengakomodasi isu-isu strategis seperti resolusi sengketa adat, diplomasi hukum, dan regulasi digital di wilayah perbatasan. Ini menjadi solusi konkret bagi tantangan hukum di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Para peserta FGD juga turut memberikan juga turut memberikan masukan berharga. Perwakilan Kanwil BPN Kalbar menekankan pentingnya kajian hukum agraria dan tanah adat dalam kurikulum, mengingat tingginya kasus sengketa tanah di wilayah ini. Sementara itu, perwakilan Bidkum Polda Kalbar mengusulkan integrasi mata kuliah filsafat hukum pidana dan kode etik penegak hukum untuk memperkuat kompetensi lulusan. Selain itu perwakilan dari Kodam XII Tanjungpura juga turut mengatakan, “Dengan dicanangkannya program ini sebenarnya merupakan suatu sarana yang dapat memberikan solusi inovatif untuk permasalahan hukum yang lebih kompleks, sebagai salah satu pengguna lulusan kami akan mendukung Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura untuk bergerak maju dan berkembang.”
Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Kalbar juga menyambut baik program ini, menyatakan bahwa kehadiran PDIH FH Untan akan mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berbasis kearifan lokal yang akan menjadi ahli hukum untuk pembentukan produk hukum daerah dan juga perbatasan yang terus meningkat setiap tahunnya “Kami sangat membutuhkan tenaga ahli hukum untuk menyusun peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap perwakilan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalbar.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, juga turut mengapresiasi partisipasi yang aktif dalam FGD ini. Beliau menegaskan komitmen FH Untan untuk segera merealisasikan program studi ini guna menjawab kebutuhan akan ahli hukum yang kompeten dan berintegritas. Beliau juga mengatakan bahwa, “Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik dan memiliki integritas serta inovasi yang tinggi untuk menjadi lulusan yang mampu menajwab kebutuhan-kebutuhan masyarakat di masa mendatang.” [fmk]
