BEM FH UNTAN Bahas Reformasi Polri dalam Diskusi Akademik

Pontianak, 10 Oktober 2025 — Menyikapi pembentukan Dewan Penasihat Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (BEM FH UNTAN) menginisiasi sebuah diskusi akademik mendalam untuk mengkaji arah, tantangan, dan urgensi reformasi institusi kepolisian di Indonesia.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata partisipasi mahasiswa hukum dalam mengawal proses reformasi sektor keamanan yang berpengaruh langsung terhadap sistem penegakan hukum dan keadilan di tanah air.

Dalam forum diskusi tersebut, Ketua BEM FH UNTAN, Alvira Rukma Wati, menyampaikan pandangannya bahwa reformasi kepolisian merupakan langkah positif yang patut diapresiasi, namun perlu diikuti dengan komitmen nyata serta implementasi yang serius.

“Reformasi Polri adalah langkah baik, tetapi tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Harus ada langkah konkret, evaluasi menyeluruh, dan pembenahan budaya kelembagaan dalam tubuh kepolisian,” tegas Alvira.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas elemen masyarakat — termasuk masyarakat sipil, akademisi, hingga praktisi hukum — dalam proses reformasi tersebut. Menurutnya, komposisi dewan penasihat perlu mencerminkan keberagaman dan keterwakilan kelompok masyarakat.

“Kami berharap anggota dewan penasihat reformasi yang dibentuk tidak hanya berasal dari kalangan elite, tetapi juga mewakili suara akar rumput dan memiliki kompetensi dalam bidang hukum serta hak asasi manusia,” tambahnya.

Mahasiswa sebagai Pengawal Reformasi

BEM FH UNTAN menilai keterlibatan mahasiswa dan kalangan akademik dalam proses reformasi lembaga penegak hukum bukan sekadar kontribusi ilmiah, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional.

Mahasiswa memiliki peran strategis untuk memastikan arah reformasi berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum.

Diskusi akademik ini menjadi ruang reflektif bagi mahasiswa hukum UNTAN dalam merumuskan gagasan dan rekomendasi kebijakan, agar reformasi Polri tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga aspek kultur serta peningkatan pelayanan publik yang adil dan humanis.