SINERGITAS KPK RI – FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA

~Mewujudkan Sistem Peradilan Yang Transparan Dan Akuntabel~

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi Pasal 6 (a) dan (b) serta Pasal  7 (c) memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.

Tanpa adanya kerja sama yang saling menunjang antar kelembagaan, maka upaya penegakan hukum, khususnya korupsi akan sulit untuk diminimalisir.

Pengadilan dalam hal ini yang merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadlian yang transparan, bebas dari hal-hal manipulatif, dan anti korupsi.

Untuk mendukung penegakan hukum, menciptakan peradilan bersih, transparan dan akuntabel tersebut, KPK bekerja sama dengan 33 Universitas/Perguruan Tinggi diseluruh Indonesia untuk melakukan perekaman persidangan Tipikor di seluruh Indonesia sebagai bentuk pengawasan langsung dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal itu maka diperlukan suatu kajian yang menganalisis dan menelaah mengenai perkara korupsi yang telah direkam oleh Tim Perekaman Persidangan Korupsi di Pengadilan Tipikor, berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan diantaranya perkara yang melibatkan penyelenggara negara, penegak hukum dan besaran kerugian negara.

Universitas Tanjungpura melalui Fakultas Hukum merupakan salah satu dari 10 Universitas/Perguruan Tinggi di Indonesia yang dipilih oleh KPK untuk melakukan analisis/kajian terhadap hasil rekam sidang dan putusan pengadilan Tipikor.

KPK melalui Fakultas Hukum memilih Tim Kajian yang terdiri dari unsur Akademisi, Praktisi, dan NGO/masyarakat sipil.

Salah satu perkara yang direkam oleh tim rekam persidangan tipikor Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang kemudian dikaji yaitu perkara nomor:  04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Ptk, yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Hasil kajian tersebut disampaikan melalui Focus Group Discussion (FGD) I yang dilaksanakan di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, pada tanggal 12 Juli 2018 dan Focus Group Discussion (FGD) II dilaksanakan di Aula Program Magister Ilmu Hukum, Jalan Daya Nasional. Diskusi terfokus tersebut dihadiri oleh unsur Akademisi (FH Untan& FH UPB), Penegak Hukum (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Daerah Kalbar, Pengadilan Negeri Pontianak), BPK, BPKP, OJK, Penasihat Hukum, Penghubung KY, serta NGO, dan dihadiri juga oleh KPK.

Diskusi terfokus dilaksanakan antara 2 arah, yaitu dari sisi penyaji dan penanggap. Diskusi berjalan dengan menarik manakala tanggapan disambut dengan tanggapan lain yang membantu dalam penyempurnaan hasil kajian.

Berdasarkan hasil diskusi, materi yang dibahas ialah mengenai implementasi hukum pidana formil (berkaitan dengan Surat Dakwaan, Tentang perkara Splitching, dan berkaitan dengan Hukum Pembuktian), hukum pidana materiil (Unsur-unsur TP Pasal 3 ayat (1), Sifat melawan hukum/wederrechtelijk, serta istilah Extraordinary Crime), hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan kerugian Negara, hal-hal yang berkaitan dengan disparitas pidana, serta keadilan dan aspek sosiologis dari putusan Hakim).

Merujuk pada hasil diskusi diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

  1. Perlu pengaturan dalam konteks formulasi hukum pidana dan atau pedoman pemidanaan yang berkaitan dengan rasio pemidanaan antara pidana dan besaran denda dengan kerugian negara.
  2. Perlunya pengaturan dana atau pedoman yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara pidana dan jenis tindak pidana.
  3. Aspek sosiologis penting dikedepankan dalam pertimbangan putusan hakim tipikor dengan merujuk pada tujuan hukum.

Setelah acara inti selesai, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura oleh Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H, M.Hum, sebagai Dekan dan Ketua Tim Kajian, dan diterima oleh Sutarno Bintoro, Spesialis Kerjasama APH pada PJKAKI KPK, dan dilanjutkan dengan foto bersama.  [TIM KAJIAN REKAM SIDANG]

Perlombaan National University Debating Championship (NUDC) 2018

Pada tanggal 16 Agustus 2018 – 21 Agustus 2018, Universitas Tanjungpura mengirimkan satu tim debater yang terdiri atas 2 orang, Puger Laksana Sadewo (fakultas ekonomi) dan Leonardo (fakultas hukum) dan satu n-1 bernama Ericson Sanjaya(fakultas ekonomi), dalam mengikuti perlombaan National University Debating  Championship yang ke-11 kalinya. Kegiatan kali ini dituan rumahi oleh @universitasnegerimalang.  Sistem perdebatan yang digunakan adalah sistem British Parlimentary (BP) system. Mengenai iformasi atau detail nudc 2018 dapat dilihat pada instagram NUDC_KDMI_2018.

Leonardo (fakultas hukum), kiri.

Perwakilan dari Untan ini sendiri dapat mengikuti perlombaan NUDC setelah melewati penyeleksian NUDC Regional di Banjarmasin, beberapa bulan yang lalu. Dalam penyeleksian regional wilayah 11 hanya 6 tim terbaik yang dikirim ke tingkat Nasional. Dan syukurlah perwaklan dari tim Untan mendapat peringkat 3 di tingkat regional wilayah 11 sehingga dapat melanjutkan ke tingkat nasional, sebagai perwakilan dari wilayah 11 atau Kalimantan.

Di tingkat nasional sendiri terdapat 7 babak penyisihan satu babak semifinal dan satu babak final. Babak semifinal dan final sendiri dibagi menjadi 2 babak yaitu novice dan main. Dalam babak novice yang berhak untuk mengikutinya adalah para debater-debater baru yang belum pernah memenangkan perlombaan debat tingkat regional, baru 2 tahun berkecimpung atau menjadi seorang debater / mengikuti perlombaan debat. Sementara main adalah bagi para debater yang sudah pernah break novice dan sudah lama atau telah mengikuti perlombaan debat sebelumnya.

Untuk novice break diambil 16 tim dan main break diambil 8 team. Dari sekian banyak babak yanng telah dilakukan. Akhirnya dapatlah juarana, untuk kategori novice peringkat pertama diambil oleh universitas negeri medan, disusul oleh universitas muhammadiyah sumatra utara, disusul universitas muslim nusantara al-washliyah medan dan terakhir universitas sebelas maret. Untuk kategori main draw juara pertama diambil oleh univeritas Bina Nusantara, kemudian Institut Teknologi Bandung, disusul oleh Universitas Sriwijaya dan terkahir Universitas Indonesia.

Selain pemenang perlombaan debat, didalam nudc juga ada perlombaan public speaking competition dan juga essay writting competition. Public speaking competition dimenangkan oleh Universitas Pelita Harapan dan untuk essay writting dimenangkan oleh universitas 17 agustus 1945 samarinda.

Sekian adalah penjelasan mengenai NUDC, namun sayang sekali perwakilan dari Untan kali ini tidak berhasil masuk kategori novice break. Dengan kekalahan kali ini semoga dapat menjadi pembelajaran dan berharap pada tahun selanjutnya usaha dan perjuangan anak-anak dari universitas tanjungpura dapat masuk kedalam final NUDC tingkatan nasional.

Yanuar, Mahasiswa Fakultas Hukum Untan Mendapatkan Beasiswa Aktivis Nusantara 8 Regional Pontianak

 

Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Untan berhasil lolos dalam seleksi akhir Penerimaan Manfaat Beasiswa Aktivis Nusantara (BAKTINUSA) dari Dompet Dhuafa pendidikan dengan nama Yanuar Rachmatul Ridha (Mahasiswa Fakultas Hukum Untan 2018). Dan berhak untuk mengikuti Future Leader Camp (FLC) di-Solo pada tanggal 3-6 Mei 2018 yang diselenggarakan oleh Beastudi Indonesia Dompet Dhuafa Pendidikan

Didalam hal ini ada sebanyak 4 orang lagi mahasiswa yang berasal dari universitas tanjungpura yang berhasil lolos seleksi akhir seleksi Penerima Manfaat Beasiswa Aktivis Nusantara yaitu antara lain : M Akbar Aditya (FKIP Pendidikan Fisika 2015), Haris Setiadi (FMIPA Fisikia 2014), Trivanila Noviza (FKIP Pendidikan Matematika 2014), serta Vera Puji Lestari (FKIP Pendidikan Fisika 2015).

Randa Reynaldi selaku Koordinator Seleksi Untan mengatakan FLC 2018 terdiri dari rangkaian acara yang disusun secara matang untuk memberikan pembekalan kepemimpinan bagi 64 aktivis terpilih dari 18 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari seluruh Indonesia.

Pembekalan pertama pada 3 mei 2018 yang akan diterima oleh para aktivis ini yakni Training Orientasi tentang Dompet Dhuafa yang akan diberikan oleh beberapa narasumber.

“Diantaranya Muhammad Syafi’ie El-Bantanie selaku Direktur Dompet Dhuafa Pendidikan, Zaim Uchrowi selaku Pendiri Republika, Purwa Udiutomo selaku General Manager Beastudi Indonesia, serta Erie Sudewo selaku Pendiri Dompet Dhuafa. Acara ini pun akan dilaksanakan di Kusuma Sahid Hotel, Solo,” paparnya.

Sedangkan pada 4 Mei 2018, lanjut dia, para aktivis juga akan melaksanakan Gala Dinner dan Bincang-bincang inspiratif bersama Dedi Endriyatno, Wakil Bupati Sragen di Pendopo Rumah Dinasnya. Hari berikutnya, yakni pada 5 Mei 2018 merupakan acara FLC yang juga terbuka bagi masyarakat umum, yakni Islamic Leader’s Talk. Acara yang akan dilaksanakan di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) ini meghadirkan tokoh-tokoh nasional sebagai narasumber dengan dipandu oleh Iwel Sastra. Para narasumber antara lain Imam Rulyawan selaku Presiden Direktur Dompet Dhuafa, Mursida Rambe yang merupakan Pendiri BMT Beringharjo, Muhammad Jazir ASP yang merupakan Cendekiawan Muslim, Miftah Sabri selaku CEO Selasar, serta Direktur INDEF Enny Sri Hartati

Rangkaian acarra FLC 2018 dilanjutkan dengan kegiatan Project Camp bersama dua narasumber, yakni Arif Rahmadi Haryono yang merupakan, GM Pendidikan Dompet Dhuafa) dan CEO bawaberkah.org Hakam El-Farizi. pada sesi ini para aktivis akan mempresentasikan project bertema techno park yang telah mereka lakukan.

“Setelah serangkaian acara pembekalan kepemimpinan, pada 6 mei 2018 kegiatan ditutup dengan kegiatan outbond untuk memperkuat solidaritas para aktivis,” pungkasnya.

Fakultas Hukum UNTAN dan KPK Bersinergi Wujudkan Peradilan Yang Transparan Dan Akuntabel

PONTIANAK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Tanjungpura. Kerja sama yang dibangun adalah pengkajian dan pemanfaatan hasil rekaman persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TIM REKAM SIDANG (REKSI) FH UNTAN guna mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sendiri dibuat demi menjalankan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 6 (a) dan (b), serta pasal 7 (c).

kerja sama ini sendiri merupakan wujud dari pelaksanaan pasal terkait, yang berisi tentang pemberian wewenang kepada KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta meminta informasi tentang kegiatan tentang perihal masalah yang sesuai kepada instansi terkait.

Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H, M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Untan  mengatakan bahwa ini merupakan SALAH SATU langkah penting guna membangun kerjasama yang solid antar kelembagaan. Maka dari itu, upaya penegakkan hukum, khususnya TINDAK PIDANA korupsi diharapkan dapat ternetralisir kedepannya.

“Kita semua tahu, pengadilan dalam hal ini merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan, MENDAPATKAN KEBENARAN MATERIIL. Serta harus bebas dari hal-hal yang berbau manipulatif, dan anti korupsi,” ujarnya saat diseminasi di ruang siding Fakultas Hukum Untan, pada  hari Kamis (4/10).

Selain itu juga dikatakannya, tujuan lain dari kerja sama ini adalah untuk mendukung penegakkan hukum, menciptakan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga menjelaskan, bahwa KPK hingga kini telah bekerja sama dengan 33 FH DI Universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang salah satunya Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, guna melakukan perekaman sidang tindak pidana korupsi sebagai bentuk PEMANTAUAN langsung dan partisipasi rakyat.

“Ini merupakan suatu kajian untuk menganalisis dan menelaah, mengenai perkara korupsi yang telah direkam oleh tim perekaman persidangan korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Dan tentunya harus berdasarkan klarifikasi yang telah ditentukan, diantaranya perkara yang melibatkan penyelenggara Negara, penegak hukum, dan besaran kerugian yang harus ditanggung Negara,” jelasnya.

Dia menambahkan, KPK melalui Fakultas Hukum memilih tim kajian yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil (NGO). Dan salah satu perkara yang telah direkam oleh tim rekam persidangan tipikor Fakultas Hukum Untan, yang telah dikaji, yaitu perkara nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. “Kasus tersebut merupakan salah satu perkara yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H, M.Hum, selaku sekretaris tim kajian, menambahkan bahwa hasil dari kajian tersebut, kemudian disampaikan melalui Focus Group Discussion (FGD) I, pada HARI KAMIS (12/7) lalu, yang dilaksanakan diruang siding Fakultas Hukum Untan. Dan dilanjutkan pada FGD II yang dilaksanakan di Aula Program Magister Ilmu Hukum Untan. Pada diskusi tersebut turut dihadiri oleh unsur akademisi, penegak hukum (HAKIM,  JAKSA,  PENYIDIK KEPOLISIAN. ADVOKAT), BPK, BPKP, OJK,  Penghubung KY, masyarakat sipil, dan juga perwakilan dari KPK.

“Melalui diskusi tersebut, kita bahas mengenai implementasi hukum pidana formil, hukum pidana materiil, hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan kerugian negara, hal-hal yang berkaitan dengan disparitas pidana, serta keadilan dan aspek sosiologis dari putusan hakim,” ungkapnya.

Ia mengatakan, hasil dari diskusi juga memperoleh beberapa hasil. Yakni perlunya pengaturan dalam konteks formulasi hukum pidana dan pedoman pemidanaan yang berkaitan dengan rasio pemidanaan antara pidana, dan besaran denda dengan kerugian Negara.

Selain itu, perlunya pengaturan atau pedoman yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara tindakan pidana dan jenis tindak pidana, dan aspek sosiologis juga dinilai penting untuk dikedepankan dalam pertimbangan putusan hakim tipikor dengan merujuk pada tujuan hukum yang berlaku. (sig)

 

Expose Meeting Antara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, diselenggarakan kegiatan Expose Meeting Antara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Kegiatan Expose Meeting difokuskan pada Bidang Akademik dalam rangka Penguatan Kurikulum dan Pengelolaan Program Studi. Pemaparan Expose Meeting dilakukan masing-masing pihak, untuk kesempatan pertama oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kemudian dilanjutkan oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Selama kegiatan Expose Meeting masing-masing pihak memberikan tanggapan pada konteks diskusi yang terjadi secara lancar sesuai fokus, maksud dan tujuan Expose Meeting. Pada kegiatan Expose Meeting ini sekaligus penandatanganan Naskah Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Mahasiswa Fakultas Hukum Raih Juara Satu The Best Team & The Best Speaker dalam Penyisihan NUDC tingkat Universitas Tanjungpura

Tahun ini Fakultas Hukum ikut berpartisipasi dalam Lomba Debat Bahasa Inggris National University Debate Competition (NUDC) Tingkat Universitas Tanjungpura yang diselenggarakan tanggal 9-10 April 2018.

Pada perlombaan kali ini, Fakultas Hukum menurunkan 3 tim debat yang telah melalui seleksi di tingkat fakultas. Diantara mahasiswa yang terpilih untuk mewakili Fakultas Hukum  yaitu Tengku Vriska Adelia Putri, Leonardo, Deo Andrean, Rifka Adella Salsabila, Patrisia Yolanda dan Nanda Carvathia Pasalda. Adapun dosen pembinanya adalah Ibu Evi Purwanti, Ibu Fatma Muthia Kinanti dan Bapak Rafi Darajati.

Ketiga tim mengikuti babak penyisihan di tingkat universitas dimana satu tim Fakultas Hukum berhasil masuk dalam babak semi final. Setelah lolos Di babak final, Tim Fakultas Hukum  berhadapan dengan Tim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP).

Namun, berkat kerja keras dan doa, Tim Fakultas Hukum  berhasil mendapatkan posisi pertama dengan memenangkan titel The First Best Team.

Yang lebih membanggakan lagi, salah seorang pembicara dari Tim Fakultas Hukum yaitu Leonardo didapuk sebagai The First Best Speaker dan akan bergabung sebagai salah satu anggota tim debat yang akan mewakili Universitas Tanjungpura dalam National University Debate Competition (NUDC) tingkat nasional. Selamat kepada seluruh tim, semoga kemenangan ini menjadi inspirasi untuk rekan-rekan yang lain.

Selamat! Dua Mahasiswa Fakultas Hukum Sabet Juara Putra-Putri Pariwisata Nusantara Tingkat Nasional 2018

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Untan berasal dari perwakilan Kubu Raya menyabet semua kategori pada ajang Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia dan Putra Putri Pariwisata Nusantara tingkat Provinsi Kalbar di hotel Transera Pontianak.

Tiga orang putra putri terbaik Kubu Raya mewakili Kalbar ke tingkat nasional. Cecilia Venti mewakili Kalbar di ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia, Relin Megrina (mahasiswi Fakultas Hukum Untan angkatan 2016) ini mewakili Kalbar di ajang Pemilihan Putri Pariwisata Nusantara, dan Jeffry Hermansyah (Mahasiswa Fakultas Hukum Untan angkatan 2017) mewakili Kalbar di ajang pemilihan Putra Lariwisata Nusantara.

Ke tiga orang asal Kubu Raya menyabet semua kategori pada ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia dan Putra Putri Pariwisata Nusantara Tingkat Provinsi Kalbar yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/24 maret lalu di hotel Transera Pontianak, dengan jumlah peserta sebanyak 31 orang dari kabupaten/kota se Kalbar.

Jeffry Hermansyah (Mahaiswa Fakultas Hukum Untan angkatan 2017) merupakan Juara I untuk ketegori Putra sedangkan Relin merupakan Juara II untuk Putri Priwisata dalam kategori Fotogenic 2018. Suatu kebanggan bagi Fakultas Hukum Untan yang memiliki mahasiswa-mahasiswi berbakat dalam ajang nasional yang diiukutinya. Semoga terus berkarya dan terus meningkatkan kualitas keilmuannya dibidang ilmu hukum.

SELAMAT&SUKSES.

sumber Referensi:

pontianak.tribunnews.com

Diseminasi Informasi “Masyarakat ASEAN: Tantangan Politik dan Kemanan di Kawasan”

Rentetan kejadian terorisme yang melanda Asia Tenggara akhir-akhir ini sedikit memberikan gambaran terhadap tantangan yang dihadapi oleh wilayah negara peserta ASEAN terkait ekstrimis. Kebebasan orang untuk berpindah dari satu negara ke negara lainnya serta cepatnya arus informasi menjadi pintu gerbang kelompok ekstrimis yang saat ini menguasai wilayah asia tengah untuk meradikalisasi pemuda-pemudi yang berasal dari berbagai wilayah di dunia, salah satunya Asia Tenggara. 

Di bidang pencegahan terorisme, kerjasama regional ASEAN telah membentuk ASEAN Political Security Community (APSC) yang bertujuan menciptakan lingkungan hidup di ASEAN yang aman, harmonis dan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan moderasi. Tantangan politik dan keamanan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN termasuk Indonesia perlu ditanggulangi melalui tindakan-tindakan pencegahan yang komprehensif. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diskusi, diseminasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait bahaya paham radikalisme. 

Diharapkan melalui kegiatan ini, pemerintah melalui kementerian terkait dapat mengidentifikasi metode-metode penanggulangan dan pencegahan terorisme yang efektif dan dapat diimplementasikan di wilayah Indonesia. Atas latar belakang itu, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia mengadakan Diseminasi Informasi dengan tema Masyarakat ASEAN: Tantangan Politik dan Kemanan di Kawasan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Maret 2018 di Ruang Rapat Senat Lt. III Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak. 

Kegiatan diisi oleh dua narasumber yakni: Bapak Dubes Lutfi Rauf selaku Deputi II Bidang Koordinator Politik Luar Negeri Kemenkopolhukam Republik Indonesia yang akan menyampaikan kuliah umum dengan tema “Peluang dan Tantangan Indonesia pada Masyarakat ASEAN Khususnya Pilar Politik dan Keamanan ASEAN” dan Bapak Brigjen Pol. Ir. Hamli, ME selaku Direktur Pencegahan Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang akan menyampaikan kuliah umum dengan tema “Ancaman Terorisme, Radikalisme dan Ekstremisme dan Upaya Pencegahan Utamanya Bagi Generasi Muda”. 

Acara dibuka dengan kata sambutan dari Rektor Universitas Tanjungpura, Bapak Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA dan Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Yoedhi Swastono. Kegiatan akan dihadiri antara lain oleh Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Kepala Biro Sidhal KemenkoPolhukam, Walikota Pontianak , Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII Pontianak serta para tamu undangan lain. Peserta diseminasi informasi juga berasal dari mahasiswa/i di kalangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Kuliah Umum Sesditjen Kemenlu “Perkembangan Perjanjian Internasional Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura mengadakan Kuliah Umum bertema “Perkembangan Perjanjian Internasional di Indonesia” di Ruang Rapat Senat Lt. III Rektorat Universitas Tanjungpura. Kuliah umum ini dilaksanakan atas kerjasama antara Fakultas Hukum UNTAN dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Sulaiman, S.H. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional RI menjelaskan panjang lebar tentang Perjanjian Internasional ini. Beliau menyebutkan bahwa dalam sebuah Perjanjian Internasional harus mengacu (inline), tidak bertabrakan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga tidak melanggar hak asasi.

“Dalam sebuah perjanjian internasional harus mengacu tidak bertabrakan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga tidak melanggar hak asasi” Sulaiman, S.H. mengatakan.
Kuliah Umum Tema Perkembangan Perjanjian Internasional di Indonesia
Beliau juga menyebutkan ada beberapa Nomenklatur Perjanjian Internasional seperti Convention (Konvensi), Attangement (Pengaturan), Agreement (Persetujuan), Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman), Agreed Minutes (Notulensi Pertemuan), Exchange of Diplomatic Notes (Pertukaran Nota Diplomatik), dan Modus Vivendi.

Beberapa kriteria Perjanjian Internasional seperti berbentuk kesepatakan internasional, disepakati subyek-subyek hukum internasional, dituangkan ke dalam bentuk tertulis, diatur dalam hukum internasional (UUPI: diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik) serta dengan judul apapun (nomenklatur tidak memiliki pengaruh atas dampak perjanjian).

Sulaiman, S.H menyampaikan bahwa sampai januari 2018 ada sekitar 185 perjanjian MoU dibidang pendidikan. MoU dibidang pendidikan ini bisa berupa kerjasama riset, tukar menukar pelajar dan lain sebagainya.

Ada beberapa tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional seperti Mengkoordinasikan semua rencana pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, legal adviser: 4 aman (politis, yulidis, teknis dan keamanan), juru runding, mengkoordinasikan dan memproses Perjanjian Internasional sejak tahap awal hingga pengakhiran penarikan diri, melakukan diseminasi dan bimbingan teknik, menerbitkan surat kuasa (Fuul Powers) dan credentials, menyimpan naskah Perjanjian Internasional, melakukan penataan dan monitoring serta publikasi Perjanjian Internasional, menyampaikan piagam pengesahan dan penarikan diri serta mendepositkan Perjanjian Internasional kepada Sekjen PBB.

Beliau juga menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 1211 KUHP “Barangsiapa yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk berunding dengan Negeri asing, Raja atau rakyat dalam perundingan itu dengan sengaja merugikan negara, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

“Di era Globalisasi ini aktor-aktor Perjanjian Internasional bukan hanya di Pemerintah Pusat tetapi bisa dari Pemerintah Daerah seperti Walikota, Gubernur dan yang lainnya”, tambah Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

“Bagi Pemerintah Daerah yang akan mengadakan Perjanjian dengan negara lain harus punya surat kuasa dari Kementerian Luar Negeri” tegas Sekretaris Ditjen HPI.

Seminar Nasional & Bedah Buku “Aku Menjemput Cinta” MIZAN FAIR XX 2018

Forum Kesatuan Mahasiswa islam (FKMI) Al-mizan fakultas hukum UNTAN mengadakan Seminar nasional dan bedah buku “aku menjemput cinta” yang bertempat di aula kemendikbud balai pelestarian kebudayaan Pontianak. Seminar tersebut menghadirkan Arif Rahman Lubis (founder teladsn.rasul, penulis buku best seller) sebagai pematerinya.

Seminar nasional tersebut menjadi pembuka kegiatan MIZAN FAIR XXV Milad FKMI Al-Mizan yang ke-25 yang dibuka langsung oleh Wakil Dekan IIII Fakultas Hukum UNTAN bapak Sugeng Susila,SH.MH. selain seminar rangkaian kegiatan MIZAN FAIR XXV juga akan diadakan lomba antar LDF dan SMA se-Pontianak dan Kubu Raya yang akan dilaksanakan pada Kamis-Minggu,22-25 Februari 2018.

Adapaun antusiasme peserta untuk mengikuti seminar nasional tersebut sangat tinggi terlihat dari banyaknya peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar tersebut, bahkan sampai H-1 kegiatan tiket sudah terjual lebih dari 100 buah, Tercatat ada sekitar 160 peserta yang terdaftar yang sebagian besar pesertanya adalah mahasiswa.

Seminar nasional dan bedah buku “aku menjemput cinta” ini di harapkan dapat menumbuhkan kesadaran para generasi muda khususnya islam dapat lebih mempersiapkan diri untuk menjemput cinta dengan cara yang halal dan berkah mengingat sekarang ini pergaulan ditengah-tengah masyarakat khususnya pergaulan anak muda yang sangat memprihatinkan, dimana budaya pacaran sudah kian menjamur diberbagai elemen kehidupan remaja sekarang ini dan bahkan sudah menjadi trend pula.