PEMILIHAN PASANGAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE 2018 – 2022

Sebagai pendidikan tingkat lanjut, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (PMIH FH UNTAN) memiliki misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian & pengabdian kepada masyarakat secara terprogram & berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan MagisterHukum yang berkualitas akademik & profesional, serta karya ilmiah murni& terapan yang relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan / masyarakat luas.Dalam mewujudkan misi tersebut, diperlukan jajaran kepemimpinan yang tangguhdan efisien.

Pada periode tahun 2014 – 2018, PMIH FH UNTAN berada di bawahkepemimpinan Dr. H. M. Syafe’i, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Ketua dan Hamdani,S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris. Selama periode kepemimpinan tersebut,PMIH FH UNTAN telah melalui pencapaian yang sangat baikantara lain pembangunansarana fasilitas perkuliahan seperti ruangan multimedia dan berhasil mempertahankan akreditasi program studi “B”. Periode kepemimpinan Dr. H. M.Syafei, S.H., M.H. berakhir pada Desember 2018.

Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H M.Hum Dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Dekan Fakultas Hukum Untan 2018-2022

Prof. Dr. H. Thamrin Usman DEA, melantik  dan mengambil sumpah jabatan Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Teknik, Pejabat Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional serta pengambilan sumpah PNS di lingkungan Untan, berlangsung di  ruang rapat senat gedung Rektorat Untan lantai 3, Selasa (6/11/2018) pagi.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik :

  • Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H M.Hum diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas Hukum Periode 2018-2022
  • Dr. rer. nat. Ir. R.M. Rustamaji, M.T diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas Teknik Periode 2018-2022
  • Ishak, S.E diangkat dalam jabatan Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik
  • Syamsiar, SP M.Si diangkat dalam jabatan Kasubbag Sarana Pendidikan BAK
  • Kuntara, S.Pd diangkat dalam jabatan Kasubbag Akademik FKIP
  • Rosnita, S.T diangkat dalam jabatan Kasubbag Umum dan BMN FKIP
  • Iswandi , S.Pd diangkat dalam jabatan Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni FKIP
  • Syafa’at Roi Ghofur, S.E diangkat dalam jabatan Kasubbag Registrasi dan Statistik BAK
  • Syaifullah, S.Kom diangkat dalam jabatan Kasubbag Akademik Fakultas Teknik
  • Bambang Sugeng, S.Sos diangkat dalam jabatan Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas MIPA

Ikatan Alumni FH Melaksanakan Konser Kemanusiaan Untan Sulawesi Tengah

Dukungan atas terselenggaranya Konser Kemanusiaan Pro Justitia Alumni Fakultas Hukum Untan untuk Sulawesi Tengah yang akan digelar 9 November 2018, terus mengalir dari berbagai pihak. Apalagi setelah ada kepastian dukungan penuh dari Gubernur Kalbar, H Sutarmidji SH MHum yang juga alumni FH Untan Angkatan 1982. Sutarmidji dalam kegiatan ini sebagai dewan penasehat bersama Prof Dr Garuda Wiko SH. M.Hum (angkatan 84) dan Dekan Fakultas Hukum Untan Dr Sy Hasyim Azizzurahman SH M.Hum (angkatan 82).

Sejumlah SKPD di lingkungan Provinsi Kalbar mulai menyatakan ikut serta dan hadir dalam gelaran kemanusiaan tersebut. Gubernur Sutarmidji, sebelumnya juga telah mengarahkan panitia agar mengajak pihak luar untuk ikut serta dalam menyukseskan kegiatan amal ini.

“Setelah pertemuan dengan gubernur beberapa waktu lalu, tim kita bergerak cepat memobilisasi kegiatan ini. Sejumlah undangan juga telah disebar. Dari undangan yang telah tersebar, kami yakin gelaran konser kemanusiaan ini akan sukses berjalan sesuai keinginan kita para alumni FH Untan lintas angkatan,” terang ketua umum kegiatan, Dr (Cd) Hadi Suratman SH MSi.

Hadi Suratman juga menjelaskan, selain pihak luar alumni, dipastikannya kegiatan ini akan dihadiri para alumni seluruh angkatan. Kepastian tersebut disampaikannya, setelah masing-masing koordinator memberikan konfirmasi. Kaos konser sebagai merchandise sudah banyak dipesan. Ratusan lembar kaos ini siap didistribusikan ke masing-masing pemesan yang sebagian besar para alumni FH Untan. Saat ini panitia juga sudah menyebar brosur malam amal, konser kemanusiaan di Pontianak Convention Center (PCC) tersebut.

Gubernur Kalbar, H Sutarmidji SH MHum sebelumnya telah memberikan arahan kepada panitia bagaimana memaksimalkan pengumpulan donasi untuk amal tersebut. Bahkan ia juga mengarahkan agar lebih intensif lagi berkoordinasi dengan alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura seluruh angkatan. “Ada banyak alumni kita (FH Untan) baik yang S1 (strata 1) maupun S2 (program magister hukum). Kalau semua alumni berpartisipasi, kita yakin kegiatan ini akan mampu memaksimalkan pengumpulan donasi. Apalagi dapat mengajak pihak lainnya.” 

Sebab itu, dalam kesempatan diwawancarai sejumlah media, gubernur mengajak seluruh alumni FH Untan baik di Kalbar maupun yang ada di luar Kalbar dapat berpartisipasi. “Sebagai bagian dari alumni Fakultas Hukum Untan saya mengimbau seluruh alumni ikut andil menyisihkan sebagian rezeki mereka. Saya juga akan hadir. Bukan nyanyinya, tapi sumbangannya yang penting. Banyak alumni kita yang jadi pejabat, terutama di Pemprov Kalbar silakan berkontribusi,” ujar Sutarmidji.

Senada disampaikan ketua umum kegiatan, Dr (Cd) Hadi Suratman SH MSi. Terkait konser amal ini, beberapa pihak di luar alumni sudah menyatakan dukungan ikut menyukseskan. Karena acara ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang mau ikut menyumbang. “Kami ingin menunjukkan, Kalbar itu juga merasakan hal sama pada daerah yang terkena bencana,” katanya.

Hadi Suratman menyebutkan konser amal ini merupakan bentuk kepedulian seluruh alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (lintas angkatan) pada korban bencana alam Sulawesi Tengah. “Sekaligus upaya menjalin silaturahmi, soliditas dan solidaritas alumni Fakultas Hukum Untan yang tersebar tidak hanya di Kalbar. Rekan-rekan alumni di luar Kalbar sudah menyampaikan dukungannya atas kegiatan ini,” terangnya.

Hadi Suratman menyebutkan alumni FH Untan sengaja menggalang dana melalu konser musik ini untuk menggugah rasa kemanusiaan seseorang. Dengan musik mereka yang menyumbang lanjut dia akan senang, ikhlas dan sukarela membantu mendonasikan rezekinya untuk mereka yang tertimpa musibah. Makanya nanti gubernur dan pejabat lainnya akan didaulat menyanyikan beberapa lagu kemudian sumbangsih suaranya akan ada donasi dari audiens yang hadir menyaksikan konser musik kemanusiaan ini. (pay)

Sumber Artikel: pontianakpost.co.id

PRA SEMINAR NASIONAL BEM FH UNTAN

Sembilan puluh tahun (90) Tahun paska Sumpah Pemuda dan 20 Tahun Paska Reformasi. Pemuda dan Mahasiswa selalu hadir dalam setiap pergerakan dan Pengawalan Rezim Kekuasaan. Berbagai Gerakan telah berhasil menggagalkan kekuasaan yang dzholim dan tak bertanggung jawab.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak yang menjadi lembaga eksekutif tertinggi di lingkungan Universitas Tanjungpura menggelar Pra Seminar Nasional yang bertemakan “KEBEBASAN BERPENDAPAT DI KALANGAN MAHASISWA” Sebagai wadah untuk mengkaji Berbagai fenomena dan pertanyaan terkait seberapa BEBAS mahasiswa Berpendapat dan sejauh manakah Aparat Negara BERWENANG untuk Merespon kebebasan tersebut.

Kegiatan ini dihadiri oleh 102 mahasiswa SE-PONTIANAK dan berbagai lembaga mahasiswa di Universitas Tanjungpura dan di isi oleh 5 Pemateri yang luar biasa, yaitu :

1. Komisaris Besar Polisi Aris Haryanto, SIK, M.Hum (Kepala Bidang Hukum Polda Kalbar)

2. Prof. Kamarullah, S.H., M.Hum (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)

3. Bung Beni Sulastiyo (Aktivis 98 & Penggiat Sosial)

4. Yeni Mada (Peniliti dan Penggiat budaya)

5. Muhammad Al Iqbal (Presiden Mahasiswa Universitas Tanjungpura)

Kegiatan ini menjadi pembuka untuk kegiatan selanjutnya yang akan diadakan sabtu depan tanggal 27 Oktober yaitu SEMINAR NASIONAL Penguatan Ideologi Pancasila yang akan dihadiri oleh para Akademisi,Praktisi dan Pimpinan Lembaga Negara tingkat Pusat maupun Daerah.

SINERGITAS KPK RI – FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Tanjungpura. Kerja sama yang dibangun adalah pengkajian dan pemanfaatan hasil rekaman persidangan tindak pidana korupsi YANG DILAKUKAN OLEH TIM REKAM SIDANG (REKSI) FH UNTAN guna mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sendiri dibuat demi menjalankan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 6 (a) dan (b), serta pasal 7 (c).
Kerja sama ini sendiri merupakan wujud dari pelaksanaan pasal terkait, yang berisi tentang pemberian wewenang kepada KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta meminta informasi tentang kegiatan tentang perihal masalah yang sesuai kepada instansi terkait.
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H, selaku dekan Fakultas Hukum Untan  mengatakan bahwa ini merupakan SALAH SATU langkah penting guna membangun kerjasama yang solid antar kelembagaan. Maka dari itu, upaya penegakkan hukum, khususnya TINDAK PIDANA korupsi diharapkan dapat ternetralisir kedepannya.
“Kita semua tahu, pengadilan dalam hal ini merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan, MENDAPATKAN KEBENARAN MATERIIL. Serta harus bebas dari hal-hal yang berbau manipulatif, dan anti korupsi,” ujarnya saat diseminasi di ruang siding Fakultas Hukum Untan, pada  HARI KAMIS (4/10).
SELAIN ITU juga DIKATAKANNYA, tujuan lain dari kerja sama ini adalah untuk mendukung penegakkan hukum, menciptakan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga menjelaskan, bahwa KPK hingga kini telah bekerja sama dengan 33 FH DI Universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang salah satunya Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, guna melakukan perekaman sidang tindak pidana korupsi sebagai bentuk PEMANTAUAN langsung dan partisipasi rakyat.
“Ini merupakan suatu kajian untuk menganalisis dan menelaah, mengenai perkara korupsi yang telah direkam oleh tim perekaman persidangan korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Dan tentunya harus berdasarkan klarifikasi yang telah ditentukan, diantaranya perkara yang melibatkan penyelenggara Negara, penegak hukum, dan besaran kerugian yang harus ditanggung Negara,” jelasnya.
Dia menambahkan, KPK melalui Fakultas Hukum memilih tim kajian yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil (NGO). Dan salah satu perkara yang telah direkam oleh tim rekam persidangan tipikor Fakultas Hukum Untan, yang telah dikaji, yaitu perkara nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. “Kasus tersebut merupakan salah satu perkara yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Dr. Sri Ismawati, S.H, M.H, selaku sekretaris tim kajian, menambahkan bahwa hasil dari kajian tersebut, kemudian disampaikan melalui Focus Group Discussion (FGD) I, pada HARI KAMIS (12/7) lalu, yang dilaksanakan diruang siding Fakultas Hukum Untan. Dan dilanjutkan pada FGD II yang dilaksanakan di Aula Program Magister Ilmu Hukum Untan. Pada diskusi tersebut turut dihadiri oleh unsur akademisi, penegak hukum (HAKIM,  JAKSA,  PENYIDIK KEPOLISIAN. ADVOKAT), BPK, BPKP, OJK,  Penghubung KY, masyarakat sipil, dan juga perwakilan dari KPK.
“Melalui diskusi tersebut, kita bahas mengenai implementasi hukum pidana formil, hukum pidana materiil, hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan kerugian negara, hal-hal yang berkaitan dengan disparitas pidana, serta keadilan dan aspek sosiologis dari putusan hakim,” ungkapnya.
Ia mengatakan, hasil dari diskusi juga memperoleh beberapa hasil. Yakni perlunya pengaturan dalam konteks formulasi hukum pidana dan pedoman pemidanaan yang berkaitan dengan rasio pemidanaan antara pidana, dan besaran denda dengan kerugian Negara.

Selain itu, perlunya pengaturan atau pedoman yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara tindakan pidana dan jenis tindak pidana, dan aspek sosiologis juga dinilai penting untuk dikedepankan dalam pertimbangan putusan hakim tipikor dengan merujuk pada tujuan hukum yang berlaku. (sig)

Seminar Internasional Dan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) IX

Di tengah persaingan ekonomi dunia yang semakin ketat, penting bagi Indonesia untuk terus menggali sumber ekonomi alternatif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi kreatif yang mengandalkan inovasi dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual, telah menjadi salah satu harapan potensial bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa di pasar global.

Di banyak negara, industri kreatif telah mampu mendongkrak perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu industri kreatif juga memunculkan banyak peluang bisnis baru dan mendongkrak devisa negara. Adapun sektor-sektor dalam industri kreatif di Indonesia antara lain adalah periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antic, kerajinan, desain, desain fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif, music, seni pertunjukan, penerbitan & percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi & radio, serta Riset dan Pengembangan.

Pada konferensi internasional yang diadakan World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 29-30 Oktober 2007 tentang peran kekayaan intelektual dalam industri kreatif, disepakati bahwa kekayaan intelektual adalah elemen penting dalam memanfaatkan nilai dan mengamankan pembangunan berkelanjutan dalam industri kreatif. Lebih lanjut,  menggarisbawahi perlunya mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan dampak dari kekayaan intelektual pada sektor dinamis ini yang mendukung identitas budaya dan secara signifikan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan kekayaan.

Pentingnya industri kreatif dan peran kekayaan intelektual dalam perkembangan perekonomian telah menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara yang kaya dengan sumber daya alam,  sumber daya manusia serta budaya; maka peluang Indonesia dalam menggali sumber ekonomi melalui industri kreatif terbuka lebar.

Komunitas lokal Indonesia, yang selama ini telah memainkan peran penting dalam kehidupan industri kreatif  perlu untuk lebih diberdayakan. System kekayaan intelektual perlu lebih diperkenalkan agar kreativitas mereka sebagai sumber daya tak terbatas memperoleh pengakuan dan perlindungan yang memadai. 

Industi kreatif di Indonesia, sekalipun memainkan peranan penting dalam perkembangan perekonomian bangsa, namun diakui masih memiliki beberapa hambatan dan belum berkembang dengan pesat terutama di lingkungan masyarakat lokal. Oleh karena itu, para pengajar hak kekayaan intelektual diharapkan berkontribusi dengan memberikan pemikiran dan gagasan baru melalui forum ilmiah Seminar Internasional dan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) dengan mengusung tema “Enhancing Creativity And Empowering Local Community Under Intellectual Property System  To Support Creative Industries”.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Agustus 2018 di Hotel Mercure Pontianak. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Ketua APHKI Prof. Dr. H. OK Saidin, S.H., M.Hum. dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr. Aswandi mewakili Rektor Universitas Tanjungpura. Adapun bertindak sebagai keynote speaker adalah Direktur Merek dan Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Bapak Fathlurachman, S.H., M.M.

Kegiatan utama terdiri dari tiga sesi, Plenary Session 1 diisi oleh Prof. Irene Calboli dari S & M Texas University USA, Prof Nazura Abdul Manap dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Agus Sardjono dari Universitas Indonesia dan Dr. Henry Soelistyo, S.H., LL.M. dari Unviersitas Pelita Harapan. Bertindak sebagai moderator pada plenary 1 adalah Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.

Pada sesi plenary 2, pembicara terdiri dari Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. dari Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. H. OK Saidin, S.H., M.H., dari Universitas Sumatera Utara dan Prof. Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.D dari Universitas Janabadra. Bertindak sebagai moderator pada plenary 2 adalah Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. Sesi terakhir merupakan sesi panel yang diisi oleh kurang lebih 30 orang pemakalah.

Perlombaan National University Debating Championship (NUDC) 2018

Pada tanggal 16 Agustus 2018 – 21 Agustus 2018, Universitas Tanjungpura mengirimkan satu tim debater yang terdiri atas 2 orang, Puger Laksana Sadewo (fakultas ekonomi) dan Leonardo (fakultas hukum) dan satu n-1 bernama Ericson Sanjaya(fakultas ekonomi), dalam mengikuti perlombaan National University Debating  Championship yang ke-11 kalinya. Kegiatan kali ini dituan rumahi oleh @universitasnegerimalang.  Sistem perdebatan yang digunakan adalah sistem British Parlimentary (BP) system. Mengenai iformasi atau detail nudc 2018 dapat dilihat pada instagram NUDC_KDMI_2018.

Leonardo (fakultas hukum), kiri.

Perwakilan dari Untan ini sendiri dapat mengikuti perlombaan NUDC setelah melewati penyeleksian NUDC Regional di Banjarmasin, beberapa bulan yang lalu. Dalam penyeleksian regional wilayah 11 hanya 6 tim terbaik yang dikirim ke tingkat Nasional. Dan syukurlah perwaklan dari tim Untan mendapat peringkat 3 di tingkat regional wilayah 11 sehingga dapat melanjutkan ke tingkat nasional, sebagai perwakilan dari wilayah 11 atau Kalimantan.

Di tingkat nasional sendiri terdapat 7 babak penyisihan satu babak semifinal dan satu babak final. Babak semifinal dan final sendiri dibagi menjadi 2 babak yaitu novice dan main. Dalam babak novice yang berhak untuk mengikutinya adalah para debater-debater baru yang belum pernah memenangkan perlombaan debat tingkat regional, baru 2 tahun berkecimpung atau menjadi seorang debater / mengikuti perlombaan debat. Sementara main adalah bagi para debater yang sudah pernah break novice dan sudah lama atau telah mengikuti perlombaan debat sebelumnya.

Untuk novice break diambil 16 tim dan main break diambil 8 team. Dari sekian banyak babak yanng telah dilakukan. Akhirnya dapatlah juarana, untuk kategori novice peringkat pertama diambil oleh universitas negeri medan, disusul oleh universitas muhammadiyah sumatra utara, disusul universitas muslim nusantara al-washliyah medan dan terakhir universitas sebelas maret. Untuk kategori main draw juara pertama diambil oleh univeritas Bina Nusantara, kemudian Institut Teknologi Bandung, disusul oleh Universitas Sriwijaya dan terkahir Universitas Indonesia.

Selain pemenang perlombaan debat, didalam nudc juga ada perlombaan public speaking competition dan juga essay writting competition. Public speaking competition dimenangkan oleh Universitas Pelita Harapan dan untuk essay writting dimenangkan oleh universitas 17 agustus 1945 samarinda.

Sekian adalah penjelasan mengenai NUDC, namun sayang sekali perwakilan dari Untan kali ini tidak berhasil masuk kategori novice break. Dengan kekalahan kali ini semoga dapat menjadi pembelajaran dan berharap pada tahun selanjutnya usaha dan perjuangan anak-anak dari universitas tanjungpura dapat masuk kedalam final NUDC tingkatan nasional.

Yanuar, Mahasiswa Fakultas Hukum Untan Mendapatkan Beasiswa Aktivis Nusantara 8 Regional Pontianak

 

Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Untan berhasil lolos dalam seleksi akhir Penerimaan Manfaat Beasiswa Aktivis Nusantara (BAKTINUSA) dari Dompet Dhuafa pendidikan dengan nama Yanuar Rachmatul Ridha (Mahasiswa Fakultas Hukum Untan 2018). Dan berhak untuk mengikuti Future Leader Camp (FLC) di-Solo pada tanggal 3-6 Mei 2018 yang diselenggarakan oleh Beastudi Indonesia Dompet Dhuafa Pendidikan

Didalam hal ini ada sebanyak 4 orang lagi mahasiswa yang berasal dari universitas tanjungpura yang berhasil lolos seleksi akhir seleksi Penerima Manfaat Beasiswa Aktivis Nusantara yaitu antara lain : M Akbar Aditya (FKIP Pendidikan Fisika 2015), Haris Setiadi (FMIPA Fisikia 2014), Trivanila Noviza (FKIP Pendidikan Matematika 2014), serta Vera Puji Lestari (FKIP Pendidikan Fisika 2015).

Randa Reynaldi selaku Koordinator Seleksi Untan mengatakan FLC 2018 terdiri dari rangkaian acara yang disusun secara matang untuk memberikan pembekalan kepemimpinan bagi 64 aktivis terpilih dari 18 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari seluruh Indonesia.

Pembekalan pertama pada 3 mei 2018 yang akan diterima oleh para aktivis ini yakni Training Orientasi tentang Dompet Dhuafa yang akan diberikan oleh beberapa narasumber.

“Diantaranya Muhammad Syafi’ie El-Bantanie selaku Direktur Dompet Dhuafa Pendidikan, Zaim Uchrowi selaku Pendiri Republika, Purwa Udiutomo selaku General Manager Beastudi Indonesia, serta Erie Sudewo selaku Pendiri Dompet Dhuafa. Acara ini pun akan dilaksanakan di Kusuma Sahid Hotel, Solo,” paparnya.

Sedangkan pada 4 Mei 2018, lanjut dia, para aktivis juga akan melaksanakan Gala Dinner dan Bincang-bincang inspiratif bersama Dedi Endriyatno, Wakil Bupati Sragen di Pendopo Rumah Dinasnya. Hari berikutnya, yakni pada 5 Mei 2018 merupakan acara FLC yang juga terbuka bagi masyarakat umum, yakni Islamic Leader’s Talk. Acara yang akan dilaksanakan di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) ini meghadirkan tokoh-tokoh nasional sebagai narasumber dengan dipandu oleh Iwel Sastra. Para narasumber antara lain Imam Rulyawan selaku Presiden Direktur Dompet Dhuafa, Mursida Rambe yang merupakan Pendiri BMT Beringharjo, Muhammad Jazir ASP yang merupakan Cendekiawan Muslim, Miftah Sabri selaku CEO Selasar, serta Direktur INDEF Enny Sri Hartati

Rangkaian acarra FLC 2018 dilanjutkan dengan kegiatan Project Camp bersama dua narasumber, yakni Arif Rahmadi Haryono yang merupakan, GM Pendidikan Dompet Dhuafa) dan CEO bawaberkah.org Hakam El-Farizi. pada sesi ini para aktivis akan mempresentasikan project bertema techno park yang telah mereka lakukan.

“Setelah serangkaian acara pembekalan kepemimpinan, pada 6 mei 2018 kegiatan ditutup dengan kegiatan outbond untuk memperkuat solidaritas para aktivis,” pungkasnya.

Fakultas Hukum UNTAN dan KPK Bersinergi Wujudkan Peradilan Yang Transparan Dan Akuntabel

PONTIANAK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Tanjungpura. Kerja sama yang dibangun adalah pengkajian dan pemanfaatan hasil rekaman persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TIM REKAM SIDANG (REKSI) FH UNTAN guna mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sendiri dibuat demi menjalankan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 6 (a) dan (b), serta pasal 7 (c).

kerja sama ini sendiri merupakan wujud dari pelaksanaan pasal terkait, yang berisi tentang pemberian wewenang kepada KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta meminta informasi tentang kegiatan tentang perihal masalah yang sesuai kepada instansi terkait.

Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H, M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Untan  mengatakan bahwa ini merupakan SALAH SATU langkah penting guna membangun kerjasama yang solid antar kelembagaan. Maka dari itu, upaya penegakkan hukum, khususnya TINDAK PIDANA korupsi diharapkan dapat ternetralisir kedepannya.

“Kita semua tahu, pengadilan dalam hal ini merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan, MENDAPATKAN KEBENARAN MATERIIL. Serta harus bebas dari hal-hal yang berbau manipulatif, dan anti korupsi,” ujarnya saat diseminasi di ruang siding Fakultas Hukum Untan, pada  hari Kamis (4/10).

Selain itu juga dikatakannya, tujuan lain dari kerja sama ini adalah untuk mendukung penegakkan hukum, menciptakan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga menjelaskan, bahwa KPK hingga kini telah bekerja sama dengan 33 FH DI Universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang salah satunya Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, guna melakukan perekaman sidang tindak pidana korupsi sebagai bentuk PEMANTAUAN langsung dan partisipasi rakyat.

“Ini merupakan suatu kajian untuk menganalisis dan menelaah, mengenai perkara korupsi yang telah direkam oleh tim perekaman persidangan korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Dan tentunya harus berdasarkan klarifikasi yang telah ditentukan, diantaranya perkara yang melibatkan penyelenggara Negara, penegak hukum, dan besaran kerugian yang harus ditanggung Negara,” jelasnya.

Dia menambahkan, KPK melalui Fakultas Hukum memilih tim kajian yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil (NGO). Dan salah satu perkara yang telah direkam oleh tim rekam persidangan tipikor Fakultas Hukum Untan, yang telah dikaji, yaitu perkara nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. “Kasus tersebut merupakan salah satu perkara yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H, M.Hum, selaku sekretaris tim kajian, menambahkan bahwa hasil dari kajian tersebut, kemudian disampaikan melalui Focus Group Discussion (FGD) I, pada HARI KAMIS (12/7) lalu, yang dilaksanakan diruang siding Fakultas Hukum Untan. Dan dilanjutkan pada FGD II yang dilaksanakan di Aula Program Magister Ilmu Hukum Untan. Pada diskusi tersebut turut dihadiri oleh unsur akademisi, penegak hukum (HAKIM,  JAKSA,  PENYIDIK KEPOLISIAN. ADVOKAT), BPK, BPKP, OJK,  Penghubung KY, masyarakat sipil, dan juga perwakilan dari KPK.

“Melalui diskusi tersebut, kita bahas mengenai implementasi hukum pidana formil, hukum pidana materiil, hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan kerugian negara, hal-hal yang berkaitan dengan disparitas pidana, serta keadilan dan aspek sosiologis dari putusan hakim,” ungkapnya.

Ia mengatakan, hasil dari diskusi juga memperoleh beberapa hasil. Yakni perlunya pengaturan dalam konteks formulasi hukum pidana dan pedoman pemidanaan yang berkaitan dengan rasio pemidanaan antara pidana, dan besaran denda dengan kerugian Negara.

Selain itu, perlunya pengaturan atau pedoman yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara tindakan pidana dan jenis tindak pidana, dan aspek sosiologis juga dinilai penting untuk dikedepankan dalam pertimbangan putusan hakim tipikor dengan merujuk pada tujuan hukum yang berlaku. (sig)

 

Expose Meeting Antara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, diselenggarakan kegiatan Expose Meeting Antara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Kegiatan Expose Meeting difokuskan pada Bidang Akademik dalam rangka Penguatan Kurikulum dan Pengelolaan Program Studi. Pemaparan Expose Meeting dilakukan masing-masing pihak, untuk kesempatan pertama oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kemudian dilanjutkan oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Selama kegiatan Expose Meeting masing-masing pihak memberikan tanggapan pada konteks diskusi yang terjadi secara lancar sesuai fokus, maksud dan tujuan Expose Meeting. Pada kegiatan Expose Meeting ini sekaligus penandatanganan Naskah Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.