SINERGITAS KPK RI – FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Tanjungpura. Kerja sama yang dibangun adalah pengkajian dan pemanfaatan hasil rekaman persidangan tindak pidana korupsi YANG DILAKUKAN OLEH TIM REKAM SIDANG (REKSI) FH UNTAN guna mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sendiri dibuat demi menjalankan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 6 (a) dan (b), serta pasal 7 (c).
Kerja sama ini sendiri merupakan wujud dari pelaksanaan pasal terkait, yang berisi tentang pemberian wewenang kepada KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta meminta informasi tentang kegiatan tentang perihal masalah yang sesuai kepada instansi terkait.
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H, selaku dekan Fakultas Hukum Untan  mengatakan bahwa ini merupakan SALAH SATU langkah penting guna membangun kerjasama yang solid antar kelembagaan. Maka dari itu, upaya penegakkan hukum, khususnya TINDAK PIDANA korupsi diharapkan dapat ternetralisir kedepannya.
“Kita semua tahu, pengadilan dalam hal ini merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan, MENDAPATKAN KEBENARAN MATERIIL. Serta harus bebas dari hal-hal yang berbau manipulatif, dan anti korupsi,” ujarnya saat diseminasi di ruang siding Fakultas Hukum Untan, pada  HARI KAMIS (4/10).
SELAIN ITU juga DIKATAKANNYA, tujuan lain dari kerja sama ini adalah untuk mendukung penegakkan hukum, menciptakan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga menjelaskan, bahwa KPK hingga kini telah bekerja sama dengan 33 FH DI Universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang salah satunya Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, guna melakukan perekaman sidang tindak pidana korupsi sebagai bentuk PEMANTAUAN langsung dan partisipasi rakyat.
“Ini merupakan suatu kajian untuk menganalisis dan menelaah, mengenai perkara korupsi yang telah direkam oleh tim perekaman persidangan korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Dan tentunya harus berdasarkan klarifikasi yang telah ditentukan, diantaranya perkara yang melibatkan penyelenggara Negara, penegak hukum, dan besaran kerugian yang harus ditanggung Negara,” jelasnya.
Dia menambahkan, KPK melalui Fakultas Hukum memilih tim kajian yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil (NGO). Dan salah satu perkara yang telah direkam oleh tim rekam persidangan tipikor Fakultas Hukum Untan, yang telah dikaji, yaitu perkara nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. “Kasus tersebut merupakan salah satu perkara yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Dr. Sri Ismawati, S.H, M.H, selaku sekretaris tim kajian, menambahkan bahwa hasil dari kajian tersebut, kemudian disampaikan melalui Focus Group Discussion (FGD) I, pada HARI KAMIS (12/7) lalu, yang dilaksanakan diruang siding Fakultas Hukum Untan. Dan dilanjutkan pada FGD II yang dilaksanakan di Aula Program Magister Ilmu Hukum Untan. Pada diskusi tersebut turut dihadiri oleh unsur akademisi, penegak hukum (HAKIM,  JAKSA,  PENYIDIK KEPOLISIAN. ADVOKAT), BPK, BPKP, OJK,  Penghubung KY, masyarakat sipil, dan juga perwakilan dari KPK.
“Melalui diskusi tersebut, kita bahas mengenai implementasi hukum pidana formil, hukum pidana materiil, hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan kerugian negara, hal-hal yang berkaitan dengan disparitas pidana, serta keadilan dan aspek sosiologis dari putusan hakim,” ungkapnya.
Ia mengatakan, hasil dari diskusi juga memperoleh beberapa hasil. Yakni perlunya pengaturan dalam konteks formulasi hukum pidana dan pedoman pemidanaan yang berkaitan dengan rasio pemidanaan antara pidana, dan besaran denda dengan kerugian Negara.

Selain itu, perlunya pengaturan atau pedoman yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara tindakan pidana dan jenis tindak pidana, dan aspek sosiologis juga dinilai penting untuk dikedepankan dalam pertimbangan putusan hakim tipikor dengan merujuk pada tujuan hukum yang berlaku. (sig)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *