Universitas Tanjungpura
Fakultas HUKUM
Form LIRS Manual dapat dapat diunduh (didownload) melalui menu [Kemahasiswaan], pilih [Form LIRS Manual]
Akses Web-App SIAKAD melalui [Kemahasiswaan], pilih [Web-App SIAKAD].

“The 8th CILS International Conference On Stataes Boundary Affairs

Permasalahan mengenai batas wilayah negara merupakan salah satu permasalahan paling klasik dalam hukum internasional. Teknologi komunikasi dan transportasi mendorong pembentukan dunia saat ini di mana batas fisik negara menjadi kabur. Berbagai fenomena sosial dengan mudah melintasi batas fisik negara yang  dapat berupa kegiatan transnasional baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau bidang lainnya. Hal ini menimbulkan peningkatan kebutuhan negara untuk dapat bekerja sama dengan negara lain secara signifikan. Serta di sisi lain, meningkatkan urgensi negara untuk memelihara kedaulatan hukumnya di dalam batas wilayah negara.

Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga baik batas darat maupun batas maritim, antara lain adalah dengan India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Berdasarkan prinsip uti posidetis juris dalam hukum internasional, negara yang baru merdeka memiliki garis perbatasan yang sama di bawah pemerintahan kolonial.   Sehingga Indonesia mewarisi batas negara yang sama dengan batas Hindia Belanda sebagai negara pendahulunya.

Induk pengaturan masalah perbatasan di Indonesia diatur dalam UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.  Sementara batas wilayah tersebut meliputi batas darat, batas laut, dan batas udara, ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional, yang dapat ditetapkan melalui perjanjian bilaterai maupun trilateral.

Di pulau Kalimantan, perbatasan darat antara Malaysia dengan Indonesia didasari dengan perjanjian bilateral antara Kerajaan Inggris Raya dan Belanda yakni Convention between Great Britain and the Netherlands Defining the Boundaries in Borneo, tertanggal 20 Juni 1891, serta diikuti dengan perjanjian lain pada tahun 1915 dan 1928. Sementara itu,  pasca kemerdekaan perjanjian perbatasan darat dengan Malaysia ditegaskan kembali dalam Memorandum of Understanding kedua belah negara pada tahun 1973. Akan tetapi MoU ini masih menyisakan 9 titik bermasalah (outstanding boundary problems).  Di sisi nusantara lain, perbatasan RI – Papua Nugini membentang sepanjang 820 km dari utara ke selatan. Delimitasi tersebut didasarkan pada Perjanjian bilateral dengan Australia mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini 1973. Sementara, pasca lepasnya Timor Leste dari Indonesia, perbatasan RI dengan Timor Leste disetujui pada 8 Juni 2005, namun masih menyisakan segmen perbatasan yang belum terukur di lapangan.

Sementara untuk batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga pun belum sepenuhnya dapat ditetapkan dan diselesaikan secara komprehensif. Dari sepuluh negara yang ZEE-nya bersinggungan dengan Indonesia, hanya dengan Australia-lah yang baru dapat diselesaikan. Sementara untuk batas laut teritorial, batas-batas Indonesia dengan Timor Leste belum disepakati, dan belum ada perundingan tripartid antara Indonesia-Malaysia-Singapura mengenai singgungan laut teritorial.

Dengan luas wilayah Indonesia dan panjangnya garis perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain tidak luput dari permasalahan Berbagai permasalahan lintas batas yang terjadi adalah perdagangan ilegal, pertambangan ilegal, migrasi, illegal logging, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta pembajakan laut atau perampokan di laut. Pembangunan perbatasan selama ini terfokus menggunakan pendekatan keamanan (security approach),  sementara fokus pembangunan perbatasan menjadi kabur. Untuk itu dalam perkembangannya Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 mulai meningkatkan pendekatan pembangunan kesejahteraan (welfare approach) bersama pendekatan keamanan yang sudah dilakukan pada masa lalu. Dalam RPJP tersebut, tujuan dari pembangunan perbatasan yaitu antara lain untuk mencapai keutuhan dan kedaulatan wilayah negara, penurunan transboundary crimes, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, pengaktifan fungsi pusat kegiatan strategis nasional, dan peningkatan perekonomian kawasan perbatasan.   Pengalaman Indonesia di ICJ mengenai kasus Sipadan Ligitan  menjadikan pelajaran (lesson-learned) bagi Pemerintah dan masyarakat untuk terus memperhatikan pembangunan kawasan perbatasan yang ada.

Masalah perbatasan juga bukan semata hanya urusan domestik suatu negara saja. Perlu adanya kerja sama bilateral maupun trilateral yang saling menguntungan mengenai pembangunan kawasan perbatasan. Untuk itu telah ada beberapa kerjasama yang melibatkan Indonesia dalam kerangka kerja regional adalah, Brunei - Indonesia - Malaysia - Philipina; BIMP - EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines - East ASEAN Growth Area), Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Indonesia Malaysia Singapore Triangle (IMS-GT). Di balik kerja sama tersebut, di tingkat kawasan ASEAN masih ada pekerjaan yang tersisa mengenai Laut Tiongkok Selatan. Fokus dunia beralih pada sengketa di Laut Tiongkok Selatan, ditambah pascaputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) mengenai Sengketa Laut Tiongkok Selatan  yang mengabulkan klaim Filipina dalam prosesnya. Keunikan dari proses sengketa tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai legitimasi hukum internasional sebagai upaya penyelesaian sengketa perbatasan melalui jalan damai.

Sementara itu meskipun adanya upaya Pemerintah dan kerja sama internasional, pembangunan kawasan perbatasan memiliki tantangan yang berat. Beberapa tantangan tersebut adalah, tingginya pelanggaran hukum di laut, belum maksimalnya jalur transportasi, serta tingginya angka kemiskinan di kawasan perbatasan.  Pembangunan daerah perbatasan harus dilaksanakan hal ini dikarenakan menyangkut masalah kedaulatan dan harga diri bangsa. Oleh karenanya penanganan dan pembangunan daerah perbatasan perlu dilakukan secara komprehensif dalam arti tidak hanya melalui pendekatan kesejahteraan, akan tetapi juga dilakukan dengan pendekatan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan komitmen, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan bangsa. Pemberdayaan masyarakat dan kebijakan tingkat lokal merupakan kunci sukses dalam pembangunan daerah perbatasan.

Masalah perbatasan perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat luasnya spektrum permasalahan yang ada di lapangan. Penguatan perbatasan yang selama ini menganut pendekatan keamanan terbukti tidak cukup untuk memperkuat perbatasan yang ada, perlu juga didukung oleh pembangunan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Meskipun masalah perbatasan merupakan domain dari pembahasan hukum internasional klasik, perkembangan zaman juga mendorong studi mengenai masalah perbatasan  dalam hukum internasional, apalagi dengan adanya “batas negara” yang tak tampak seperti “cyberspace.” Fakta di lapangan pelanggaran hukum yang terjadi pun cenderung bersifat transnasional, sehingga tidak dapat dijawab secara komprehensif dengan pendekatan hukum nasional saja. Solusi masalah perbatasan juga tidak cukup hanya dijawab dari perspektif hukum dan keamanan saja, perlu juga mendapat sokongan dari aspek ekonomi pembangunan, kesejahteraan sosial dan disiplin yang terkait.

Dalam rangka pengembangan hukum internasional khususnya di Indonesia, Pusat Studi Hukum Internasional (Center for International Law Studies/CILS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan setiap tahunnya Konferensi Akademis Internasional (CILS international conference) bagi para akademisi, praktisi, maupun berbagai pihak yang tertarik dan menggeluti bidang hukum internasional untuk menyampaikan hasil riset atau pendapat dan gagasannya mengenai isu-isu / topik yang diangkat pada setiap tahun.

CILS international conference ini dimulai pada tahun 2010 yang diadakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan tema “Progressive Development of International Law”. Selanjutnya, dengan semangat pengembangan dan kebersamaan, pelaksanaan konferensi ini diadakan di fakultas hukum daerah mitra kerjasama CILS FHUI. Pada tahun 2011, diadakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan tema “ASEAN’s Role in Sustainable Development”. Pada tahun 2012, diadakan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar dengan tema “Human Security”. Pada tahun 2013, diadakan di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Nanggroe Aceh Darussalam dengan tema “Transnational Organized Crime”. Pada tahun 2014, kembali diadakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok dengan tema “International Cooperation”. Pada tahun 2015, diadakan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya dengan tema “Regional Integration”. Pada tahun 2016, diadakan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang dengan tema “Maritime Affairs”.

Untuk tahun 2017 ini, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (Center for International Law Studies) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) bermaksud melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura untuk menyelenggarakan the 8th CILS International Conference tahun 2017 dengan tema States Boundary Affairs.

The 8th CILS International Conference tahun 2017 yang akan diadakan di Universitas Tanjungpura mengusung tema “States Boundary Affairs.” Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara tetangga.

Waktu pelaksanaan Konferensi Internasional ini akan dilaksanakan pada tanggal 2-3 Oktober 2017 di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Komentar

comments powered by Disqus