Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH)

Hukum Untan

Ketua, Sekretaris, beserta mahasiswa aktif di dalam pelayanan di Pusat Konsultasi & Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Video Profil Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Pelayanan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Untan

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura  adalah lembaga bantuan hukum yang berdiri dibawah naungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga menjadi organisasi bantuan hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum secara cuma-cuma.

Tujuan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura untuk membantu dan memberikan layanan maupun bantuan hukum kepada masyarakat kalimantan barat serta institusi baik privat maupun publik dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura serta dapat mengembangkan potensi hukum yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura agar secara mandiri dapat melakukan gerakan bantuan hukum serta penyadaran hak-hak warga Negara guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

pelayanan yang diberikan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura antara lain :

1. Litigasi:

  • Perkara pidana;
  • Perkara perdata;
  • Perkara tata usaha negara.

2. Non Litigasi:

  • Penyuluhan hukum;
  • Konsultasi hukum;
  • Investigasi perkara,
  • baik secara elektronik maupun non-elektronik;
  • Penelitian hukum;
  • Mediasi;
  • Negosiasi;
  • Pemberdayaan
  • masyarakat;
  • Pendampingan di luar
  • pengadilan
  • Perancangan dokumen
  • hukum / naskah akademik; dan/atau
  • Keterangan ahli
Pusat Konsultasi
Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH)

Penerima Bantuan Hukum meliputi :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum disana disebutkan secara tegas bahwa, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.

Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Persyaratan :

  1. Fotocopi KTP
  2. Surat Keterangan tidak mampu
  3. Mengisi formulir permohonan