OLEH : ERWIN(ANGGOTA PPM UNTAN) PENGANTAR IPEPA merupakan singkatan dari Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi. IPEPA sebagai makna pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi terhadap Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) mulai “diberlakukan” pada tahun 2020. Tapi “saat itu” …
Oleh: ERWIN (Anggota PPM UNTAN) PENGANTARSebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi ditegaskan bahwa “Tahapan Akreditasi terdiri atas:a. evaluasi data dan informasi;b. penetapan peringkat Akreditasi; …
OLEH : ERWIN (ANGGOTA PPM UNTAN) PENGANTAR (KILAS BALIK)Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi, selanjutnya disingkat IPEPA. IPEPA berlaku bagi Program Studi (PS) maupun Perguruan Tinggi (PT). Makna (I) PEPA merupakan salah satu mekanisme akreditasi sebagaimana tercantum pada Peraturan BAN-PT …
OLEH : ERWIN (ANGGOTA PPM UNTAN) PENGANTARInstrumen Suplemen Konversi, yang selanjutnya disingkat ISK sebagai suatu pengaturan untuk pertama kali tercantum pada Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT. PERBAN-PT Nomor 1 Tahun …
Mahasiswa Hukum ketika masuk ke fakultas hukum mereka tidak langsung pembagian bidang hukum tetapi diberikan dasar-dasar ilmu hukum
Oleh: Ria Wulandari, Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura._repository.untan.ac.id PENDAHULUAN Latar Belakang Permasalahan Setiap Negara memiliki hak untuk menegakkan ketentuan-ketentuan pidananya (jus puniendi). Hak untuk menjatuhkan pidana mensyaratkan dipenuhinya norma-norma tertentu, yakni norma yang mengatur keberlakuan hukum pidana …
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.
Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah bersifat manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar menurut harkat kemanusiaan.
Generasi milenial memang harus dituntut untuk dapat menganalis kehadiran regulasi negara melalui ajang Debat Konstitusi pada tahun 2020.
Mutatis mutandis dalam Pasal 54 Ayat (3) dan Pasal 89 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 & Pasal 28 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001.